PROBLEMATIKA DAN PEMECAHAN PERMASALAHAN DI INDUSTRI KERAJINAN KAYU

Disusun Oleh Suwandi

  1. PENDAHULUAN

Usaha kerajinan kayu bagi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di daerah pariwisata umumnya merupakan usaha yang telah lama di tekuni dan merupakan usaha turun temurun dari generasi sebelumnya.

Sentra kerajinan kayu dari daerah kunjungan wisata yang menonjol antara lain dari Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Irian Jaya dan Nusa Tenggara.

Barang-barang kerajinan kayu tersebut di minati oleh wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, malahan ada beberapa produk mainan yang sudah diekspor ke manca negara, meskipun secara volume dan nilai ekspor belum dapat bersaing dengan volume dan nilai ekspor komoditi andalan yang lainnya baik di sektor migas maupun non migas.

Khususnya barang-barang ekspor Indonesia di luar non migas yang berbahan kayu lebih di dominasi oleh ekspor kayu lapis dan kayu olahan lainnya, oleh karena itu data ekspor yang khusus kerajinan kayu dari BPS belum dapat di observasi secara langsung, masih dikaitkan dengan ekspor barang-barang dari kayu laiinya.

Bahan baku kayu bagi industri kerajinan dapat di katakan hampir tidak mempunyai batasan jenis dan ukuran, bahkan limbah kayu pun dapat dimanfaatkan sehingga secara nasional pengembangan usaha ini akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan efisiensi sumber daya alam Indonesia. Akan tetapi permasalahan tentang bahan baku ini tentang ketersediaannya atau pasokannya untuk memenuhi kebutuhan industri itu yang sedang bermasalah.

Industri perkayuan saat ini menghadapi kekurangan pasokan bahan baku yang berdampak negatif pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari menurunnya nilai PDB sektor kehutanan dari 6% pada tahun 1997 menjadi hanya sekitar 1% pada tahun 2004 (Departemen Kehutanan, 2006). Departemen Perindustrian (2005) juga mencatat. bahwa penurunan ekspor barang-barang kayu pada periode tahun 2001 – 2005 sebesar 1,7%. Meskipun demikian, industri perkayuan tetap menjadi salah satu komponen pilar industri dalam bangun industri Indonesia di masa mendatang. Hasil analisis pengukuran daya saing terhadap industri yang sudah berkembang di Indonesia oleh Departemen Perindustrian (2005), menempatkan industri kayu dan mebel termasuk kelompok industri padat sumber daya alam yang prospektif dan terus akan dikembangkan di masa mendatang serta berpotensi ekspor.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pusat industri kayu nasional, terutama mebel. Dalam lima tahun terakhir, produk industri permebelan di Jawa Tengah untuk ekspor meningkat, tetapi pertumbuhannya menurun. Menurut Masyarakat Industri Kehutanan (MIK) Jawa Tengah (2006), kontribusi ekspor produk mebel pada tahun 2000 sebesar 34,33% dari total nilai ekspor produk kayu olahan dan mebel nasional dan pada tahun 2004 kontribusinya menurun menjadi 18,50%. Selanjutnya MIK (2006) menyatakan bahwa industri pengolahan kayu khususnya produk pengerjaan kayu (wood working) dan mebel di Jawa Tengah membutuhkan bahan baku kayu sebesar 2 juta 3 m /tahun (di luar kebutuhan industri primer).

  1. DAN PEMECAHANNYA
  1. Permasalahan

Ketersediaan akan bahan baku untuk memenuhi pasokan industri kerajinan kayu ini sudah mengalami penurunan, seperti yang sudah di jelaskan di bagian pendahuluan diatas. Seperti misalnya industri kayu di jawa tengah Kebutuhan bahan baku kayu tersebut sebenarnya dapat tercukupi dari potensi pasokan kayu yang ada di Jawa Tengah yang jumlahnya sekitar 2,5 juta m3 /tahun. Jumlah 3 3 pasokan tersebut berasal dari Perhutani sebesar 0,5 juta m3, dari hutan rakyat 1,0 juta m3 dan dari luar Jawa sebesar 1,5 juta m3. Namun kenyataannya, banyak industri yang kekurangan bahan baku kayu sehingga bekerja di bawah kapasitasnya bahkan ada yang menghentikan operasinya. Hal tersebut diduga karena adanya permasalahan dalam mekanisme pasokan dan permintaan atau sistem disribusi bahan baku kayu. Akses industri wood working dan mebel terhadap sumber bahan baku kayu lemah atau bahan baku kayu lebih banyak digunakan untuk produk lain. Pada kondisi demikian, sampai saat ini belum ada pengaturan sistem distribusi bahan baku kayu secara terpadu yang memberikan jaminan bahan baku untuk keberlangsungan industri. Di sisi lain, maraknya illegal logging (penebangan liar) dan illegal trading (perdagangan kayu liar) sampai saat ini belum dapat dituntaskan (MIK, 2006).

Meskipun menghadapi situasi sulitnya bahan baku, industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah masih dianggap prospektif. Sebagai gambaran, di kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dan Purwodadi), industri kayu termasuk di antara 19 proyek investasi yang dipromosikan dalam Semarang Business Forum (Sembiz) dengan total nilai investai Rp 3,2 triliun (Kompas, 2007a). Ini salah satu contoh industri yang bergerak di perkayuan yang mengalami kekurangan akan bahan baku, mungkin masih banyak industri-industri lain yang bergerak di perkayuan yang mengalami nasib yang sama.

Kekurangan akan bahan baku pada era sekarang tidak dapat dipungkiri, oleh pengusaha-pengusaha kerajinan kayu, banyak hal yang menyebabkan kurangnya bahan baku misalnya bahan baku tidak ada peningkatan tetapi yang meningkat malah industrinya maka bahan baku tidak bisa tercukupi untuk industri kerajinan kayu, memang kendala yang cukup serius dalam usaha perkayuan ini yaitu bahan baku ini.

Kurangnya pasokan bahan baku kayu bagi industri telah lama berlangsung di Indonesia sejak berkurangnya produksi kayu dari hutan alam. Sedangkan dua permasalahan umum lainnya yaitu kebijakan dan iklim usaha yang kurang kondusif serta kompetensi SDM, teknologi, kelembagaan dan sarana/prasarana. Untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan bahan baku ini mungkin ditempuh atau mengkaji penyebab utama dari berkurangnya bahan baku kayu, dibawah ini sedikit di uraikan pemecahan permasalahan kekurangan bakan baku kayu yaitu :

  1. Diperlukan suatu institusi yang menjembatani antara sisi pasokan bahan baku kayu (BBK) dengan kebutuhannya oleh industri.
  2. Pembangunan Terminal Kayu Terpadu merupakan solusi yang tepat sebagai jembatan pemasok BBK dengan industri.
  3. Adanya perlindungan dari Pemerintah, baik dalam hal kepastian BBK, tenaga kerja dan pungutan.
  4. Adanya kesatuan langkah dari para stakeholder industri (pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi).
  5. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang tidak saling bertentangan satu sama lain, konsisten dan tidak mudah berubah ubah.
  6. Memanfaatkan jenis-jenis kayu kurang dikenal ( lesser used species) sebagai BBK alternatif (adanya diversifikasi BBK)
  7. Efisiensi penggunaan BBK melalui penggunaan mesin-mesin modern berpresisi tinggi dan pemanfaatan kayu limbah sebagai BBK
  8. Menyeimbangkan kapasitas industri dengan persediaan BBK a.l melalui gerakan penanaman, pengembangan hutan rakyat dengan mengefektifkan pola kemitraan dan Industri membina hubungan kerjasama dengan kelompok tani penghasil kayu.
  9. Percepatan program sertifikasi hutan negara dan hutan rakyat dengan kemudahan prosedur dan biaya lebih murah.

  1. KESIMPULAN

    1. Jika ingin membuka suatu usaha kerajinan kayu yang perlu dipertimbangkan dengan seksama adalah masalah pasokan akan bahan baku.
    2. Perlunya suatu wadah penyalur bahan baku kayu yang dapat memecahkan masalah kekurangan akan bahan baku ini sangatlah penting. Atau Terminal Kayu Terpadu (TKT)
    3. TKT akan kesulitan mendapatkan pasokan kayu karena saat ini terjadi defisit secara nasional maupun global sehingga pembangunannya saat ini tidak akan efektif.
    4. Anggaran untuk pembangunan sebaiknya digunakan untuk mendukung pembangunan hutan tanaman.
%d blogger menyukai ini: