14 Perusahaan Kayu Riau Segera Diperiksa Penyidik KPK

20-Ilog-okRiau Pos Online-Sebanyak 14 perusahaan kehutanan di Provinsi Riau yang terkait kasus
gratifikasi bersiap-siaplah untuk diperiksa penyidik KPK. Usai pemeriksaan para pejabat
Kehutanan Provinsi Riau yang saat ini diperiksa KPK di SPN Jalan Pattimura Pekanbaru,

Menurut Kepala Penyidik KPK di Pekanbaru Kristian, KPK juga akan memeriksa 14 perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau yang kasusnya pernah di SP-3 kan beberapa waktu lalu.

Hal ini ditegaskan Kepala penyidik KPK di Pekanbaru Kristian kepada wartawan, Selasa
kemarin (19/2) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru.

Kronologis terungkapnya kasus kehutanan di Riau ini dimulai pada April 2010 lalu di mana Koalisi Masyarakat Sipil melakukan pengaduan kepada Satgas PMH. Dasar pengaduan Koalisi tersebut Pertama, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menerima pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil pada 22 April 2010 di kantor PPATK Jakarta mengenai kejanggalan atas penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigjen Hadiatmoko pada Desember 2008 terhadap perkara melibatkan aktivitas empat belas (14) perusahaan di Riau yaitu: PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Arara Abadi, PT Suntara Gajah Pati, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, PT Anugerah Bumi Sentosa, PT Madukoro, PT Citra Sumber Selaras, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Binda Daya Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Inhil Hutan Pratama, dan PT Nusa Prima Manunggal.

Mereka diduga melanggar UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan terkait pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dan izin usaha pemungutan hasil hutan (kegiatan illegal logging).

Kedua, Kepolisian Negara RI Daerah Riau menetapkan bahwa penyidikan tindak pidana tersebut dihentikan karena alasan-alasan sebagai berikut: tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum.

Menurut Pelapor, alasan tersebut sangat janggal karena Polda Riau yang dipimpin Kapolda
Riau saat itu Sutjiptadi sebelumnya telah memeriksa puluhan saksi, pelapor (masyarakat),
menyita dan mengamankan 133 eksavator (alat berat) dan ribuan tual log kayu, serta telah
menetapkan sekitar 200 tersangka. Ketiga, di sisi lain akibat dari aktivitas perusahaan
diduga telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta negara telah dirugikan kurang lebih senilai Rp2.826.487.248.600.

Rumusan Masalah

Apakah pengabaian pendapat ahli independen serta penunjukan ahli dari Departemen Kehutanan yang mengandung potensi konflik kepentingan sebagai dasar pertimbangan penerbitan SP3 dapat dibenarkan? Apakah putusan MA terhadap perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar SH dapat dijadikan alasan untuk membuka kembali SP3?

Setelah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, diperoleh data dan fakta sebagai
berikut: Para Tersangka. Berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap
perkara dugaan illegal logging yang melibatkan empat belas (14) perusahaan di Riau oleh
Kepolisian Daerah Riau pada Desember 2008, terdapat para tersangka antara lain sebagai
berikut: Dari perusahaan H Ahmad Kuswara (Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari) H Ahmad Kuswara (Direktur PT Mitra Kembang Selaras) Harmen Yunan (Koordinator Wood Supply  PT Riau Andalan Pulp & Paper). Didi Harsa Bin Stefanus Harsa (Direktur PT Arara Abadi), Rustam (Direktur PT Suntara Gajah Pati), Anton Sumarlin dan Arisman Son Ph (Direktur PT Wana Rokan Bonai Perkasa), Edy Samsudin (Direktur PT Anugerah Bumi Sentosa), Andri Yama Putra SHut (Direktur PT Madukoro), Asmuni Nasution Bin Muhammad Roni Nasution (Direktur PT Citra Sumber Sejahtera), Benny Santoso SH (Direktur PT Bukit Betabuh Sei Indah), Agus AwaliIsmantoro (Direktur PT Bina Duta Laksana), Stefanus Najoan (Direktur PT Bina Duta Laksana), Ir Prapto Bin Sakiran (Direktur PT Rimba Mandau Lestari), Pratama Freddy Setiawan (Direktur PT Inhil Hutan Pratama), Iswanto alias Wan Theng (Direktur PT Nusa Prima Manunggal dan Mantan Direktur PT Nusa Prima Manunggal sejak tahun 2001 s/d November 2006).

Pejabat Daerah: Ir.Syuhada Tasman, Mantan Kadishut Provinsi Riau tahun 2003/2004), Ir Fauzi Saleh  (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2000 s/d Januari 2003), dan Napalia Niwan Pasulu SHut (Direktur Utama/PT Nusa Prima Manunggal).

Pasal yang Disangkakan
Meski berkas perkara dari masing-masing tersangka berdiri sendiri-sendiri, secara umum
pasal yang diduga dalam perkara-perkara tersebut adalah: Primair, Pasal 41 ayat (1) jo
pasal 46 UU RI No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selengkap berbunyi: Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 23/1997 mencakup unsur-unsur sebagai berikut: Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 46 UU RI No. 23/1997 mencakup unsur-unsur sebagai berikut: Dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain
tersebut  maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-
duanya.

Subsidair, Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41/1999 tentang Kehutanan;
Pasal 50 ayat (3) mengatur mengenai larangan-larangan kegiatan yang menimbulkan kerusakan
hutan dalam kaitan usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu
dan bukan kayu.

Pasal 78 ayat (2) mengatur mengenai ancaman pidana;Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP terkait dengan penganjuran dan penyertaan. Di samping penetapan tersangka tersebut Polda Riau telah melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap barang-barang bukti berupa kayu-kayu log, alat berat, serta telah memanggil dan memeriksa puluhan saksi, serta memanggil dan memeriksa para ahli di bidang kehutanan dan pidana.(azf)

Sumber : Riaupos online

Satu Tanggapan

  1. Terima kasih informasinya, kami selalu menunggu informasi-informasi terbaru tentang kehutanan

    ________________________________

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: