Akhirnya Seluruh Anggota Komite Pengarah Nasioanal DGM Terisi

Evaluasi_3-300x211Setelah pelaksanaan musyawarah regional masyarakat adat dan komunitas lokal di tujuh regio serta musyawarah nasional perempuan adat dan komunitas lokal akhirnya seluruh anggota Komite Pengarah Nasional DGM terisi. Dalam masa transisi diharapkan ada pertemuan dimana ada pembahasan internal tentang kelembagaan Komite Pengarah Nasional DGM dan mekanisme dalam kelembagaan serta bagaimana relasinya dengan Kamar Masyarakat DKN dan Konstituen, termasuk bagaimana posisinya terhadap FIP.

Agar proses yang dibangun tidak terlepas dari konstituen Kamar Masyarakat DKN maka Komite Pengarah Nasional DGM harus melakukan pertemuan di tingkat regio untuk menjelaskan apa yang telah disusun sebagai mandat yang diberikan kepadanya. Selain itu juga menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk evaluasi kinerja Komite Pengarah Nasional DGM.

Sebagai langkah awal, Komite Pengarah Nasional DGM diberikan informasi mengenai FIP sampai mereka memahami betul apa itu FIP dan bagaimana peran dalam skema besar FIP ke depan. Hal tersebut mengemuka saat evaluasi proses pelaksanaan musyawarah regional masyarakat adat dan komunitas lokal yang diselenggarakan Kamar Masyarakat DKN, Jumat (20/6) di Legian-Bali.

Persoalan lain yang juga banyak mendapat sorotan dari peserta evaluasi adalah mengenai Komite Transisi DGM yang seharusnya bisa menempatkan diri untuk bertanggungjawab mengawal proses secara subtantif sampai selesai. Selain itu adanya upaya intervensi dari pihak lain dalam penentuan peserta, di mana seharusnya hal tersebut menjadi wewenang Kamar Masyarakat DKN sebagai penyelenggara kegiatan. Hal ini menimbulkan permasalahan, khususnya terkait dengan representasi masyarakat adat yang hadir sebagai peserta. Masalah lain terkait dengan peserta adalah sulitnya mencari peserta perempuan.

Kemudian, narasumber dari daerah juga dinilai ‘gagap’ dalam menanggapi issue nasional, hal itu disinyalir karena koordinasi/ komunikasi internal di pemerintah yang kurang maksimal. Sementara, di beberapa regio juga ada persoalan dengan narasumber, seperti terjadi di regio Sumatera yang dinilai tidak ada benang merah antara tiga narasumber yang dihadirkan. Sehingga ke depan perlu adanya pertanyaan panduan untuk narasumber agar dapat lebih fokus pada tujuan.

Selain itu ke depan perlu ada panduan fasilitasi agar proses bisa berjalan sesuai tujuan. Hal ini disebabkan karena masih ada fasilitator yang belum paham tentang DGM, serta kurang memiliki kemampuan untuk mendampingi penyusunan program. Padahal fasilitator seharusnya mendampingi peserta dan memberikan arahan dalam diskusi di Sidang Komisi.

Terkait dengan substansi pertemuan, ada dua hal yang meleset dari rencana awal yaitu tentang Putusan MK 35 dan UU Desa. Kedua hal tersebut awalnya direncanakan untuk menjadi substansi yang dibahas dalam musyawarah regional masyarakat adat dan komunitas lokal di setiap regio. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana karena kalah dengan issue konflik kehutanan.

Sumber : http://dkn.or.id/akhirnya-seluruh-anggota-komite-pengarah-nasioanal-dgm-terisi/

%d blogger menyukai ini: