KEBUTUHAN KAYU SECARA NASIONAL 5 TAHUN TERAKHIR

Oleh : Suwandi

  1. PENDAHULUAN

Secara umum industri kehutanan Indonesia (khususnya pengelolaan hutan alam) saat ini berada dalam kondisi yang “bergejolak dan penuh ketidak pastian” sehingga tidak heran bila sementara pihak mulai mengangkat isue “moratorium” dan menyebutnya sebagai “sunset industry”.

Melihat sejarahnya industri pengusahaan kayu bulat Indonesia bisa dilacak jauh ke belakang. Bahkan sejak kedatangan kolonialis Barat dari era abad ke 17 sampai 19 telah terjadi pengrusakan hutan jati di Jawa. Tahun 1743 terjadi kontrak karya antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang menyebutkan seluruh jati adalah milik Kompeni sedangkan tanahnya tetap milik Kerajaan Mataram. Begitu juga di tahun 1849, Sultan Jogja diserahi hak mengelola hutan jati yang terletak di kesultanannya, namun karena sering terjadi penebangan tanpa ijin, maka pada tahun 1875 semua penebangan pohon harus seijin Pemerintah Hindia Belanda.

Tampaknya dalam upaya untuk menguasai seluruh lahan hutan yang ada, pemerintah di tahun 1870 menerbitkan UU Agraria “Agrariche Wet” yang mengatakan bahwa semua lahan yang tidak dibebani hak adalah milik negara. Bahkan UU No 5 Tentang Pokok-pokok Agraria Tahun 1960 juga tidak jauh berbeda dengan UU Agraria 1870. Ini adalah cikal bakal permasalahan pertanahan (dalam hal ini konflik sosial kehutanan) yang ada sampai saat ini. Bahkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sepertinya memberi peluang bagi pembagian hak dengan masyarakat setempat tetapi juga pada kenyataannya tidak semulus itu. Maka pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat adat maupun tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dengan PEMDA semakin menjadi-jadi.

  1. ANALISA KOSUMSI KAYU

Pembangunan industri kehutanan (wood based industry) di Indonesia didorong oleh upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi meningkatkan penghasilan devisa melalui eksport, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, dan mencapai nilai tambah. Industri kehutanan selalu dianggap sebagai sektor ekonomi utama yang mempunyai keunggulan comparative karena melimpahnya bahan baku dan upah buruh yang murah.

Akibat adanya persepsi keunggulan comparative itulah maka terlihat kecenderungan industri kehutanan Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Kapasitas industri terpasang dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat. Lihat Tabel di bawah ini. Kapasitas pabrik penggergajian kayu meningkat dari 8,8 juta m3 di tahun 1985 menjadi 11 juta m3 di tahun 2002. Pabrik plywood kapasitasnya relatif stabil di angka 9,4 juta m3, walaupun pernah melewati angka 10 juta m3 di tahun 1989 dan 1990. Walaupun demikian produksi dari industri penggergajian dan plywood memperlihatkan trend yang menurun. Kecuali industri pulp dan kertas, baik kapasitas industri terpasang maupun realisasi produksinya yang terlihat menaik.

Kondisi ini sebetulnya sudah menggambarkan realitas dimana produksi yang mengandalkan bahan baku kayu berukuran diameter besar dari hutan alam mulai berkurang, sedangkan industri yang tidak mengandalkan ukuran diameter kayu besar (yang bisa disupply dari kayu hutan tanaman dengan daur yang singkat) tetap terus tumbuh.

Kebutuhan akan bahan baku kayu dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunanmasarakat, sedangkan areal hutan semakin menyusut, Menteri Kehutanan, M.S. Ka’ban, mengungkapkan, kebutuhan dunia atas bahan baku kayu pada tahun 2014 diperkirakan setidaknya mencapai 350 juta meter kubik per tahun. Permintaan bahan baku kayu itu diperkirakan cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pabrik kertas, mebel, pertukangan, dan lainnya,

Menurut Harian Umum Pelita Online kebutuhan kayu secara Nasional diperkirakan mencapai 60 juta m3, pertahun, sedangkan dari departemen kehutanan memberi jatah produksi kayu secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan lima tahun terakhir sebagai berikut:

No.

Tahun

SK Menhut. No.

Kebutuhan Kayu Nasional

1

2005

SK. 207/Menhut-II/2004

5.456.570 m3

2

2006

SK.357/MENHUT-VI/2005

8.152.250 m3
3

2007

SK.72/Menhut-VI/2007

12.428.000 m3
4

2008

SK.388/Menhut-VI/2007

9.100.000 m3

5

2009

SK. 400/Menhut-II/2008

9.100.000 m3

Jika dilihat dari jatah produksi yang di berikan oleh pihak Departemen Kehutanan seperti yang tertera pada tabel diatas sepertinya kebutuhan kayu secara nasinal belumlah terpenuhi rata-rata per tahun jatah produksi hanyalah sekitar 8. 847.364 m3

  1. KESIMPULAN

Untuk mencapai kondisi ideal dunia kehutanan, ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan yang bisa mengontrol dan atau mengendalikan sisi penawaran maupun permintaan kayu.

Pasar kayu nasional merupakan pasar yang regulated, dimana pemerintah menentukan berapa besaran produksi (JPT) setiap tahunnya. Namun seperti juga di tempat yang lain, pasar tidak bisa didikte begitu saja. Bila konsumsi meningkat, sementara potensi untuk meningkatkan produksi ada, sedangkan sisi aturan dan penerapan hukum lemah, maka akan terjadi “perlawanan” pasar, dalam hal industri kehutanan, sebagai illegal logging. Jadi pengawasan atau kontrol illegal logging bisa dilakukan melalui pendekatan regulasi pasar. Tetapi harus dipahami bahwa ekuilibirum pasar merupakan kondisi sesaat yang bisa berubah setiap saat. Sehingga regulasipun harus siap melakukan antisipasi setiap saat. Tidak ada regulasi yang bertahan lama, kecuali akan segera menjadi ketinggalan jaman, karena pasar pasti akan segera melakukan perlawanan mencari keuntungan bagi

pelaku pasar.

REFRENSI

Kayu di DKI Dapat Menutup, Kebutuhan Nasional (2009) Harian Umum Pelita Online. http://www.pelita.or.id/baca.php?id=5425/tgl28-10-2009

Sumardjani Lisman, et all (2007) Analisa Kosumsi Kayu Nasional http://www.rimbawan.com/kkn/KKN_02mei07_a.pdf/ di download tgl 28-10-2009

Sk Menhut : http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/SK_72_2007.pdf/tgl 28-10-2009

http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/22431/tgl 28-10-2009

http://www.aceh-eye.org/data_files/bahasa_format/indo_gov_bhs/indgovt_decrees/indgovt_decrees_2005_10_13_00.pdf/ tgl 28-10-2009

http://www.dephut.go.id/files/388_07.pdf/ tgl 28-10-2009

http://www.dephut.go.id/files/400_08.pdf/26-10-2009

%d blogger menyukai ini: