Tujuh Polisi Hutan dan Petugas Disandera Usai Segel Lahan, Pemerintah Kini Incar PT APSL

– Tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan disandera sekelompok orang saat menyegel lahan yang terbakar.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Senin (5/9/2016), sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

Hal ini pun menyulut respons keras Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

“Itu melawan hukum dan merendahkan kewibawaan negara, apalagi diduga perusahaan terlibat,” ujar Siti Nurbaya di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Sebelum disandera, polisi hutan dan penyidik dari Balai Penegakan Hukum KLH sedang menyegel dan mengumpulkan barang bukti kebakaran hutan, Jumat (2/9/2016).

Namun dalam perjalanan, mereka dicegat massa, kemudian dipaksa untuk mencabut segel serta menghapus foto dan video yang direkam.

Polisi hutan dan penyidik KLH itu menemukan indikasi kuat bahwa PT APSL memakai modus pembentukan tiga kelompok tani untuk mengelola kebun sawit. Adapun anggota kelompok tani itu adalah pekerja PT APSL.

Cara itu selama ini diketahui sebagai modus umum perambahan. Aparat pun menemukan lokasi kebun sawit yang terbakar amat luas dan berasap, dan ada di hutan produksi.

“Semua aktivitas di lokasi itu ilegal,” kata Siti, untuk lebih komplit bisa dibaca di http://nasional.kompas.com/read/2016/09/05/08453791/tujuh.polisi.hutan.dan.petugas.disandera.usai.segel.lahan.pemerintah.kini.incar.pt.apsl

Penjelasan Menteri LHK Terkait Penyanderaan di Rohul

PENEGAKAN Hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mendapat perlawanan dari pelaku kebakaran hutan/lahan dan perambah kawasan hutan. Tujuh pegawai KLHK, terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan (Polhut) disandera di Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Penyanderaan ini dilakukan segerombolan massa yang diindikasi kuat dikerahkan oleh perusahaan PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) pada Jumat (2/9/2016) saat penyidik KLHK selesai menjalankan tugas menyegel kawasan hutan/lahan yang terbakar yang berada dalam penguasaan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL). Kejadian penyanderaan ini merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara apalagi diindikasikan adanya keterlibatan pihak perusahaan. Penyidik KLHK dan Polhut merupakan aparat penegakan hukum berdasarkan UU mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebakaran hutan dan lahan.

Tim KLHK awalnya turun ke lokasi, guna menindaklanjuti arahan Menteri LHK untuk melakukan penyelidikan penyebab meluasnya titik api di Riau beberapa waktu lalu yang telah mengganggu masyarakat. Sekaligus menyelidiki laporan mengenai masyarakat yang dikabarkan mengungsi karena asap.

Dari penginderaan satelit terlihat, sumber titik api penyebab asap sampai ke daerah lainnya di Riau itu, salah satunya berasal dari kawasan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut.cukup menarik penjelasan dari bu menteri untuk lebih jelasnya dapat dibaca di website resmi menteri LHK http://www.sitinurbaya.com/kegiatan-menteri-lhk/595-penjelasan-menteri-lhk-terkait-penyanderaan-di-rohul

Warga Aceh Tamiang Gugat Sang Bupati karena Masalah Ini

ITK. Gugatan warga yang diwakili oleh Ngatino, Sutiadi, dan M. Menen telah terdaftar di PTUN Banda Aceh dengan Nomor: 27/G/2016.PTUN-BNA. Mereka didampingi oleh lima kuasa hukum yang tergabung dalam Public Interest Lawyer-Network (PIL-Net) yang berbasis di Pejaten Barat -Jakarta. Alasan gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari Klinker, dapat mengancam kehidupan warga setempat.

Ngatino mengatakan, gugatan dilakukan karena jika parbik semen berdiri, udara akan tercemar debu serta akan mengerinkan sumber-sumber mata air akibat kegiatan penambangan. “Saya sangat tidak rela jika kampung saya hancur.”

Sementara Sutiadi menuturkan, selain tidak ingin membebaskan lahan perkebunan karetnya untuk kegiatan penambangan bahan baku dan industri semen, dia juga khawatir dampak kegiatan tersebut. “Perbukitan Karang Putih yang akan dijadikan lokasi tambang, merupakan benteng dari angin yang bisa menerpa ke permukiman kami.”

Begitu juga M. Menen yang merasa adanya penambangan akan mengundang bencana ke kampungnya. “Kondisi hutan di sekitar perbukitan Karang Putih sudah rusak akibat pembukaan lahan. Jika tambang beroperasi, kerusakan hutan bakal bertambah dan bajir bakal terjadi.” lebih lengkapnya di http://www.mongabay.co.id/2016/08/11/warga-aceh-tamiang-gugat-sang-bupati-karena-masalah-ini/

Kasus Suap Alih Fungsi Lahan di Riau, Edison Dijebloskan ke Rutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.
Ia diduga terlibat kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 di Kementerian Kehutanan.
Edison keluar dari Gedung KPK usai diperiksa, sekitar pukul 17.54 WIB. Edison yang mengenakan rompi tahanan oranye tak banyak bicara, langsung masuk ke mobil tahanan.
Direktur Utama PT Citra Hokiana Triutama ini ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat untuk 20 hari pertama dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan.
Kutut Layung Pambudi, pengacara Edison, mengatakan pada pemeriksaan hari ini kliennya dicecar soal pesan singkat. Salah satunya, soal percakapan Edison dengan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.
“Konfirmasi masalah bahasa-bahasa (saat) chatting di WhatsApp, di SMS. Bahasanya bahasa Batak. Jadi langsung konfirmasi ke Edison,” kata Ketut di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016). selengkapnya dapat dibaca pada situs http://riausky.com/mobile/detailberita/10180/kasus-suap-alih-fungsi-lahan-di-riau,-edison-dijebloskan-ke-rutan.html

Berita Dalam Gambar

Hutan Warisan Dunia terancam perambahan

26-1-Juni_agro-indonesia_hutan

Sumber : http://www.rimbawan.com/images/stories/Kumpulan_Berita/2015/mei/IV/26%201%20Juni_agro%20indonesia_hutan.pdf

 

 

Indonesia Kesulitan Bersihkan Sektor Kehutanan yang Korup

Kementerian Kehutanan dianggap sebagai lembaga terkorup di negara ini, menurut KPK, yang menemukan bahwa izin-izin penebangan hutan dibeli dari pejabat lewat sogokan.

Baca lebih lanjut disini

Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia

Siti_Nurbaya_BakarPada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan, sehingga nama kementerian kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tanggal 27 Oktober 2014. Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.

untuk lebih jelasnya Klik disini