Kasus Suap Alih Fungsi Lahan di Riau, Edison Dijebloskan ke Rutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.
Ia diduga terlibat kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 di Kementerian Kehutanan.
Edison keluar dari Gedung KPK usai diperiksa, sekitar pukul 17.54 WIB. Edison yang mengenakan rompi tahanan oranye tak banyak bicara, langsung masuk ke mobil tahanan.
Direktur Utama PT Citra Hokiana Triutama ini ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat untuk 20 hari pertama dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan.
Kutut Layung Pambudi, pengacara Edison, mengatakan pada pemeriksaan hari ini kliennya dicecar soal pesan singkat. Salah satunya, soal percakapan Edison dengan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung.
“Konfirmasi masalah bahasa-bahasa (saat) chatting di WhatsApp, di SMS. Bahasanya bahasa Batak. Jadi langsung konfirmasi ke Edison,” kata Ketut di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (4/8/2016). selengkapnya dapat dibaca pada situs http://riausky.com/mobile/detailberita/10180/kasus-suap-alih-fungsi-lahan-di-riau,-edison-dijebloskan-ke-rutan.html
Iklan

Wawako Agus Widayat Dukung KLH Tutup PT IBP

riaugreen_WawakoWakil Wali Kota Dumai, Agus Widayat sebelumnya sudah menyatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan jika Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dalam menindaklanjuti tumpahan minyak di perairan dengan menutup sementara operasional perusahaan.

“Keputusan diambil KLH dinilai tindakan spontan tapi bijak dan tepat karena akibat tumpahan bisa mencemarkan lingkungan perairan setempat dan badan jalan menjadi licin yang sangat membahayakan pengendara,” katanya kepada pers belum lama ini.

Dia menyebutkan, penghentian sementara operasional perusahaan merupakan peringatan sebagai penegasan dan terapi kejut dari pemerintah untuk perbaikan di masa mendatang.

Apalagi diketahuinya PT Inti Benua Perkasatama (IBP) telah beberapa kali terjadi insiden menimbulkan kegaduhan dalam industri kerja, seperti tumpahan minyak dan kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja.

“KLH diminta untuk memproses insiden ini sesuai prosedur dan mekanisme tetap agar ke depan tidak terulang lagi serta menimbulkan efek jera bagi perusahaan lain yang beroperasi di Dumai,” tegasnya.

Dia juga mengimbau pelaku bisnis dan industri yang menjalankan kegiatan pembangunan pabrik di wilayah operasi agar tertib dalam pelaporan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta selalu memperhatikan faktor keselamatan kerja.

Menurutnya, pemerintah menyambut baik dan membuka diri bagi kepentingan masuknya investasi ke daerah karena selain berdampak positif bagi kemajuan pembangunan, juga meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat tempatan.

“Silahkan berinvestasi di Dumai karena pemerintah akan memudahkan seluruh kepentingan perizinan, namun diharapkan terus menjaga faktor lingkungan dan keselamatan kerja supaya tercipta rasa aman dan nyaman,” kata dia.

Sementara, Kepala KLH Dumai Bambang Suriyanto menyatakan, penghentian sementara operasional perusahaan saat ini masih diberlakukan hingga keluarnya kesimpulan hasil penyelidikan uji sampel minyak tumpah oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau.

“Hasil uji sampel BLH Riau belum ada, dan status penghentian sementara operasional perusahaan masih diterapkan hingga keluar kesimpulan resmi,” ungkapnya.(red)

http://riaugreen.com/view/Lingkungan/6166/Wawako-Agus-Widayat-Dukung-KLH-Tutup-PT-IBP.html