Sekjen AMAN: Ternyata yang Pertama Perlu Direvolusi Mentalnya Adalah JK

Sekjen AMAN kecewa dengan pernyataan JK soal pengurangan jumlah kementerian. Berarti yang perlu kena revolusi mental pertama kali adalah JK.

Beberapa waktu lalu Jusuf Kalla (JK) keberatan dengan opsi pengurangan jumlah kementerian. Salah satu alasan Wakil Presiden terpilih ini adalah mau diapakan itu PNS-PNS yang kantor kementeriannya  dilikuidasi.

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memang lagi getol-getolnya menyuarakan pembubaran Kementerian Kehutanan, karena banyak tugas-tugasnya bisa digabung dengan Kementerian lainnya.

“Masyarakat Adat yang tergabung dalam organisasi AMAN sebagai pendukung penuh pemenangan  Jokowi-JK memang berharap pemerintahan yang akan datang tegas membubarkan Kementerian Kehutanan,” tegas Abdon Nababan, Sekjen AMAN di Jakarta (03/09).

AMAN, menurut Abdon, sangat kecewa dengan pernyataan dan alasan JK yang berkeberatan dengan likuidasi jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi ke depan.

Kalau PNS (Pegawai Negeri Sipil) alasannya, sangat tidak masuk akal. “Kan negara cuma satu, dia bisa memindahkan pegawai ke mana saja, gak ada yang dipecat, gak ada yang kehilangan pekerjaan,” ujar Abdon.

Menurut Abdon likuidasi beberapa kementerian, khususnya Kementerian Kehutanan, justru adalah hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan Jokowi-JK.

Alasannya, banyak tugas-tugas di Kementerian Kehutanan sebenarnya bisa disatukan dengan Kementerian lainnya. Contoh, soal tugas rehabilitasi kawasan, kenapa tidak digabung saja dengan Kementerian Pertanian.

“Wong urusannya sama kok, lalu apa bedanya menanam pohon sama menanam coklat? Sama-sama menanam tumbuhan kok,” tegas Abdon.

Lalu kawasan konservasi yang diurus oleh BHKA Kementerian Kehutanan, ternyata bisa juga digabung dengan Kemenenterian Lingkungan Hidup. Hal ini mengingat tugas dan urusannya sama-sama melindungi dan menjaga lingkungan hidup.

Lagipula, tugas menjaga lingkungan hidup yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup ternyata termasuk juga soal urusan menjaga lingkungan hidup di dalam kawasan hutan.

Lagi, bagaimana nasib PNS-nya? Itu tadi, dipindahkan, tidak ada yang diberhentikan. “Tinggal dipindahkan saja mereka ke Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Selanjutnya, AMAN berharap didirikan kementerian baru, Kementerian Agraria namanya. “Kementerian Kehutanan dan BPN RI nanti diletakkan dalam Kementerian Agraria saja,” terangnya.

Mengapa? Biar izin-izin berada dalam satu pintu saja, demi ke depannya mencegah keluarnya izin-izin korporasi yang tak jelas itu.

Lagi pula Kementerian Kehutanan dan BPN RI ini aneh. BPN RI tidak bisa melakukan tugasnya di kawasan kehutanan. “Ini seperti negara di dalam negara, aneh sekali,” ujarnya. Baca berita terkait: HUT AMAN 15: Kado Indah Jika Kemenhut Bubar

“Jadi kalau tidak dibenahi lewat revolusi mentalnya Jokowi-JK, berarti tak akan terjadi perubahan yang positif dalam urusan tanah dan sumber daya alam,” tuturnya.

“Kalau dia masih berfikir seperti itu, kemana pegawai, berarti Jusuf Kalla itu sebenarnya belum tersentuh revolusi mentalnya Jokowi, catat itu,” tegas Abdon.

Sebelumnya di rumah transisi Jusuf Kalla memberikan sinyal ogah menurunkan jumlah 34 (kementerian dan lembaga).

Alasannya, untuk ukuran jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ini, pengurangan jumlah justru tidak memungkinkan.

Pengurangan dikhawatirkan akan memperlambat kinerja kabinet yang butuh penyesuaian yang lama, padahal Jokowi-JK ingin bekerja cepat. Lagi pula bagaimana dengan nasib ribuan PNS jika suatu kementerian dibubarkan, bagaimana karir mereka nanti

Sumber: http://suaraagraria.com/detail-20956-sekjen-aman-ternyata-yang-pertama-perlu-direvolusi-mentalnya-adalah-jk.html#.VAzxB6PErXs